15 Februari 2018 | Ekonomi - Bisnis

Menunggu Revisi UU Migas sebagai Payung Hukum

JAKARTA- Anggota Komisi VII Fraksi Nasional Demokrat (NasDem), Kurtubi berpendapat, rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk holding minyak bumi dan gas (migas), sebaiknya menunggu revisi Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001 rampung.

”Akan jauh lebih baik bagi kepentingan negara apabila pembentukan holding menunggu selesainya revisi UU Migas No.22/2001,” kata Kurtubi di Jakarta, Selasa (13/2). Bukan tanpa alasan Kurtubi mengatakan hal itu. Pasalnya, saat ini DPR tengah merencanakan untuk membentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas.

Rencana tersebut sudah dituangkan dalam draf revisi UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) untuk diselesaikan. BUK nantinya menjadi wadah integrasi yang di dalamnya terdapat PTPGN (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), SKK Migas dan BPH Migas. Kurtubi menambahkan, holding migas tidak perlu dipaksakan dalam waktu dekat, mengingat masih belum adanya payung hukum yang menaungi holding migas tersebut.

”Ya harus tunggu revisi UU Migas yang saat ini sudah berada di Baleg DPR. Kalau holding migas dipaksakan sekarang, tidak ada payung hukumnya,” jelas dia. Kurtubi juga menilai langkah holdingisasi perusahaan migas pelat merah itu sebagai langkah efisiensi bisnis. Sebab, nantinya pengerjaan infrastruktur tak akan lagi saling tumpang tindih. ”Mestinya akan lebih efisien karena ada pekerjaan atau kegiatan infrastruktur yang tidak lagi tumpang tindih,” ungkap Kurtubi.(bn-55)

Berita Lainnya