14 Februari 2018 | Suara Muria

Pemungutan Retribusi Parkir Khusus Dirombak

KOTA- Setelah pada 2015-2017 tidak dapat merealisasikan target parkir khusus, Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus menggandeng pihak ketiga untuk melakukan pemungutan. Mereka diberi kesempatan untuk melakukan tugasnya selama tiga bulan dan kemudian dievaluasi kinerjanya.

Setelah itu, akan dilakukan lelang secara terbuka untuk menentukan siapa yang menjadi mitra institusi tersebut untuk memungut retribusi parkir periode berikutnya.

Perombakan sistem perpakiran tersebut mungkin dianggap sebagian kalangan sebagai sesuatu yang kontroversial, namun tetap dilakukan sebagai bentuk inovasi untuk dapat merealiasikan lonjakan target parkir 2018.

Pelaksana tugas Kadinas Perhubungan, Sam’ani Intakoris, kepada Suara Merdeka, Selasa (13/2) mengakui, langkah yang dilakukannya mungkin tidak akan disukai sebagian kalangan.

Namun, dia menilai institusi harus berbuat sesuatu secara prosedural untuk dapat menyelamatkan realisasi target parkir khusus yang dipatok Rp 2,5 miliar.

Sebagai gambaran, tahun lalu target parkir khusus mencapai Rp 1,9 miliar. ”Upaya ini dilakukan untuk menyelamatkan target setoran parkir khusus yang dalam tiga tahun terakhir tidak pernah dapat direalisasikan,” katanya.

Pada 2015, dia menyebut dari target Rp 2,1 miliar hanya dapat direalisasikan Rp 902,011 juta. Lalu, pada 2016 dari target Rp 3,1 miliar hanya dikumpulkan Rp 1,07 miliar.

Tahun lalu, dari target Rp 1,9 miliar, realisasi hingga akhir tahun Rp 1,052 miliar. ”Lokasi parkir khusus yang dikerjasamakan yakni di Jati Wetan, Ramayana, Kudus Plasa dan Pangkalan Truk Klaling,” jelasnya.

Mitra yang melakukan pemungutan parkir yakni CV Barokah Jaya Mandiri (Jati Wetan), CV Simpatik Karya Mandiri (Ramayana), serta CV Gemilang Nusantara (Kudus Plasa dan Pangkalan Truk Klaling).

Mereka tidak hanya dituntut merealisasikan target sesuai aturan, tetapi juga harus memberikan pelayanan secara santun dan baik kepada publik.

Evaluasi akan dilakukan setiap bulan hingga kontrak mereka berakhir tiga bulan mendatang. ”Pegawai yang selama ini menjalankan tugas pemungutan parkir akan ditarik ke kantor untuk memperkuat berbagai layanan perhubungan,” imbuhnya.

Evaluasi

Menurutnya, dasar kemitraan tersebut sudah dilakukan secara prosedural. Sam’ani menyebut dasar kerjasama diantaranya Perda Nomor 7 Tentang Retribusi Tempat Pakir Khusus, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kudus Nomor 7 Tahun 2011, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2012.

Terpisah, Alun Sadayu dan Suhadi dari CV Barokah Jaya Mandiri dan CV Simpatik serta Karya Mandiri, menyatakan pihaknya siap merealisasikan target tersebut. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan survei sebelum akhirnya menjalin kemintraan dengan Dishub.(H8-52).

Berita Lainnya