14 Februari 2018 | Solo Metro

Persoalan Proyek Tak Perlu Dilaporkan pada LSM

SRAGEN-Kabupaten Sragen tak lama lagi akan melelangkan sejumlah proyek fisik dengan anggaran Rp 200 miliar.

Tak kurang 73 titik proyek infrastruktur jalan dan jembatan, akan dikerjakan tahun ini. Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati mengimbau pegawai DPUPR jika menemui persoalan proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Sragen, maupun persoalan internal lainnya, tidak perlu lapor ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). ”Kalau ada persoalan, jangan lapor LSM. Diselesaikan secara internal saja,” pesan Bupati yang akrab dipanggil Yuni itu. Sebab jika ada persoalan internal dilaporkan ke pihak lain, malah bisa makin runyam. Sudah ada puluhan proyek fisik kini siap diajukan ke Urusan Lelang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Sragen. Terpisah Sekda Tatag Prabawanto juga menyatakan tidak perlu dalam menyelesaikan persoalan suatu proyek DPUPR, harus melibatkan LSM. ”Kalau ada pertanyaan dari LSM ya dijawab sesuai prosedur,” pesan Sekda Tatag Prabawanto.

Hasil pengamatan ada sejumlah pihak yang ingin mendapatkan bagian kue proyek dengan pengaturan proyek sedemikian rupa. Padahal tindakan semacam itu bisa membawa implikasi hukum bagi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), DPUPR selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun Bupati Yuni selaku penanggung jawab pelaksanaan anggaran.

Dimintai konfirmasi terpisah, Kepala DPUPR Marija menyatakan akan mematuhi petunjuk Bupati Yuni maupun Sekda Tatag Prabawanto. Jika ada persoalan akan diselesaikan di internal dinas. Marija juga mengatakan pelelangan proyek dilakukan secara transparan dan tidak perlu ada permainan dalam menentukan siapa pemenangnya. ”Kalau saya digeret-geret untuk mengatur siapa pemenang tender proyek, jelas menolak. Karena itu akan membawa konsekuensi hukum,” tegas Marija.

Khawatir Kalah

Kabar yang beredar, sejumlah kontraktor di Sragen khawatir kalah bersaing dalam mengikuti pelelangan dibanding dengan kontraktor asal luar Sragen. Sebab persyaratan bagi kontraktor yang mengerjakan proyek tertentu, seperti infrastruktur jalan dengan panjang tertentu bernilai kontrak di atas Rp 5 miliar, harus menyertakan persyaratan memiliki Batching Plant. Begitu pula untuk proyek jalan hot mix dengan nilai kontrak di atas Rp 5 miliar, pesertanya harus memiliki Asphalt Mixing Plant (AMP). Padahal banyak kontraktor di Sragen belum memiliki Baching Plant maupun AMP, sehingga kontraktor hanya membidik proyek sekelas Rp 4 miliar ke bawah.

Marija menyebutkan, Pemkab Sragen berkomitmen untuk melaksanakan proyek infrastruktur jalan dan jembatan yang menyeluruh dan berkualitas. Proyek jalan cor beton dengan wiremesh berstandar SNI diharapkan mampu bertahan minimal empat tahun. ”Kalau proyek tidak berkualitas, tidak mungkin bisa bertahan hingga empat sampai lima tahun,” tuturnya.(nin-43)

Berita Lainnya