image

SM/dok - Robikin Emhas

14 Februari 2018 | Berita Utama

Pengkritik DPR Bisa Dipenjara

  • DPR Sahkan UU MD3

JAKARTA- Publik tak lagi bebas mengkritik perilaku DPR. Sebab, para pengkritik lembaga wakil rakyat itu bisa dipidanakan. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR kini diberi kewenangan untuk melaporkan ke polisi terhadap perseorangan, kelompok, badan hukum, atau siapa pun yang mengkritik DPR dan anggotanya.

Kewenangan kontroversial MKD itu sesuai amanat Pasal 122 huruf K UU Nomor 17/2014 tentang MD3 yang disahkan oleh DPR, Senin (12/2) malam. Pasal 122 huruf K itu selengkapnya berbunyi, "Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 121-A, MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.''

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang, menilai, revisi Pasal 122 berpotensi menimbulkan ancaman pidana bagi siapa pun yang mengkrstik DPR maupun anggotanya. Padahal, kata Sebastian, MKD bukan lembaga penegak hukum yang berwenang mengatur pihak di luar anggota DPRD.

"MKD dibentuk untuk mengurusi kehormatan Dewan, bukan publik. Jadi ketika pasal itu mengatur masyarakat, ini sudah salah kaprah," katanya. Kewenangan MKD, lanjut Sebastian, mestinya hanya mengatur anggota DPRD yang melanggar kode etik atau peraturan perundang- undangan.

"Kalau MKD mengatur masyarakat, itu sudah melampaui kewenangan," imbuh Sebastian. Revisi pasal itu, menurutnya, semakin menunjukkan DPR sebagai lembaga yang antikritik. Padahal pada era demokrasi, seharusnya mengedepankan keterbukaan pada kritik kinerja lembaga-lembaga negara. "Jangan heran kalau DPR dinilai sebagai lembaga antikritik dan antidemokrasi," tuturnya.

Formappi berencana menggugat beleid tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebastian akan mempelajari terlebih dulu pasal-pasal dalam UU MD3 yang baru. Dalam UU MD3 yang disahkan kemarin, MKD memang mengalami penambahan fungsi yaitu pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Fungsi MKD disisipkan dalam Pasal 121A.

Pada Pasal 122 misalnya, tugas MKD mengalami perubahan dari sebelumnya empat poin, menjadi 14 poin. Di antaranya adalah Pasal 122 huruf K tentang kewenangan mengambil tindakan dan langkah hukum itu.

Nantinya, MKD dapat memanggil seseorang yang melakukan penghinaan kepada DPR atau anggota, dan melakukan penyelidikan, sampai membuat keputusan. Mengenai batasan antara kritikan dan penghinaan akan diatur lebih lanjut dalam tata tertib yang disusun MKD. Terpisah, Ketua PBNU Robikin Emhas juga mengkhawatirkan implikasi dari ketentuan tersebut.

Menurut Ketua Bidang Hukum dan Perundang-Undangan PBNU ini, dari sisi hukum, ketentuan tersebut melampaui batas kewenangan yang seharusnya dimiliki MKD dan berpotensi menimbulkan abuse of power. Pasal itu dapat dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang berbeda pandangan dengan pandangan politik parlemen.

"Ini kemunduran demokrasi yang sangat serius," ujar Robikin di kantor PBNU, Jakarta, Selasa (13/2). Ketentuan itu, lanjutnya, juga bertentangan dengan konstitusi tentang kemerdakaan menyatakan pendapat. Dia juga menilai Pasal 245 yang mengatur tentang mekanisme pemanggilan anggota DPR oleh penegak hukum.

Robikin berpendapat, hal ini dapat menghambat percepatan penegakan hukum. Menurutnya, satu dari tiga asas hukum yang penting dalam kasus pidana adalah proses hukum harus sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sementara kalau birokrasinya berbelit, maka berpotensi menghambat percepatan proses pengakkan hukum.

"Wajar kalau rakyat atau kelompok masyarakat hendak menguji beberapa ketentuan tentang UU MD3 ini ke Mahkamah Konstitusi," katanya. Namun demikian, dia berharap, respons publik terhadap revisi UU MD3 tetap menggunakan cara dan mekanisme yang berlaku dan tidak disalurkan melalui cara-cara jalanan.

Tak Antikritik

Dihubungi terpisah, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Pasal 122 huruf (k) UU MD3 bukan berarti DPR antikritik. "Kritik yang membangun tidak masalah, juga kritik berbasis akademik sehingga kami anggap itu sebagai proses demokrasi," kata Dasco di Jakarta, Selasa (13/2). Dia menjelaskan, Pasal 119 UU MD3 versi lama secara tegas menyebutkan, tugas MKD menjaga kehormatan dan marwah lembaga DPR sehingga sebenarnya tanpa Pasal 122 huruf (k) UU MD3 yang baru, apabila ada yang pantas diproses hukum, sudah dijalankan.

"Usulan ini berkembang di antara kawankawan DPR. Mereka merasa ini adalah kebutuhan dan tugas MKD menjaga kehormatan dan marwah DPR," ujarnya. Soal kategori ''merendahkan DPR'', menurut dia, harus dilihat secara terperinci.

Misalnya hasil survei dengan basis data ilmiah yang hasilnya menyebutkan DPR menjadi lembaga paling tidak dipercaya, itu menjadi pemacu kinerja memperbaiki diri secara institusi dan personal. "MKD tidak akan sembrono, karena kami juga banyak memproses laporan dari anggota," ujarnya. Karena itu, menurut dia, MKD akan membuat tata acara ketika ada anggota DPR meminta MKD mewakili melakukan proses hukum ketika merasa dirugikan.

Adapun Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, ketentuan dalam Pasal 245 sudah sesuai dengan putusan MK, sebab hanya mempertimbangkan, bukan mengizinkan. "Dalam putusan MK itu kan dikatakan harus persetujuan presiden. Kalaupun ditambah anak kalimat mempertimbangkan MKD, itu hanya mempertimbangkan. Tidak ada kewajiban (dipatuhi)," kata Yasonna. Demikian pula pada Pasal 122 huruf k tentang penghinaan parlemen. Yasonna menilai pasal tersebut wajar diadopsi.

Ia menambahkan, di beberapa negara ada pasal sejenis yakni contempt of court dan contempt of parliament. Ia mempersilakan pihak yang tidak setuju dengan UU MD3 itu untuk menggugat pasalpasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau tidak setuju, boleh saja. Kalau merasa itu melanggar hak, ada MK. Tidak apaapa digugat, berjalan saja," kata Yasonna.(di,F4,D3,cnn,ant-39)

Berita Lainnya