image
12 Januari 2018 | Wacana

WTP Tak Sekadar ”Formal-Administratif”

  • Oleh Eko Suryono

Beberapawaktu lalu, Prof Mahfud MD mendefinisikan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan istilah secara ”formal-administratif” telah benar menurut standar pengelolaan keuangan yang ditentukan BPK. Tidak salah sebenarnya apa yang disampaikan dalam memaknai WTP. Akan tetapi, makna dan rasa yang dihasilkan seolah menurunkan arti penting audit beserta opini WTPyang dihasilkan.

WTP diterjemahkan dalam pemahaman yang sedemikian rendah: ”formal-administratif”. Memang ada beberapa kasus upaya jual beli WTPyang melibatkan beberapa pejabat, namun bukan berarti WTPsudah tidak pantas lagi menggambarkan suatu bentuk akuntabilitas. Bagaimanapun, seharusnya WTP tidak sesederhana itu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan instansi sampai menghasilkan opini atas laporan keuangan (WTP, WDP, TW, dan TMP) tidak sekadar penilaian ”formal-administratif” atas laporan keuangan suatu instansi. WTPselain menilai kesesuaian laporan keuangan instansi terhadap standar akuntansi yang digunakan juga menilai aspek lain seperti pengungkapan informatif yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan, keandalan pengendalian intern, dan penyampaian informasi rahasia (jika ada).

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan, pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif.

Pemeriksaan keuangan dilakukan sesuai dengan SPKN, terutama Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 02 yang berisi Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan dan PSP03 yang berisi Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan. Standar tersebut mengatur syarat minimal suatu pemeriksaan sehingga hasilnya tetap berkualitas.

Uji Substantif

”Apakah instansi yang mendapat WTP bisa dikatakan bersih dari korupsi?” Hadi Poernomo (Ketua BPK 2012 menjawab ”tidak” atas pertanyaan tersebut dalam sebuah sidang di MK. BPK yang menerbitkan opini WTPpun tidak bisa menjamin (100%) instansi yang diaudit bebas dari korupsi meskipun telah berusaha melakukan prosedur untuk dapat meyakini ketiadaan korupsi dan bentuk penyimpangan lain serta ketidakpatutan.

PSP 02 mengharuskan pemeriksa untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundangundangan, kecurangan (fraud), dan ketidakpatutan (abuse). Sesuai dengan standar tersebut, pemeriksa BPK harus merancang pemeriksaan untuk mendeteksi salah saji material karena ketidakpatuhan. Selain itu, juga harus waspada terhadap kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan.

Dengan adanya standar tersebut, dapat terlihat bahwa suatu pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang menghasilkan opini (WTPatau lainnya) bukan tidak peduli terhadap kemungkinan adanya korupsi (fraud). Itu baru standar tambahan selain standar audit sebagaimana yang digunakan akuntan publik yang mensyaratkan adanya uji substantif. Tidak sekedar ”formal-administratif”. Dengan demikian, suatu pemeriksaan atas laporan keuangan yang menghasilkan WTP seharusnya telah menjamin laporan keuangan bebas penyimpangan, termasuk korupsi dan ketidakpatutan. Ketidakpatutan berbeda dengan kecurangan atau penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketidakpatutan adalah perbuatan yang jauh berada di luar pikiran yang masuk akal atau di luar praktik sehat yang lazim. Sebagai contoh, biaya perjalanan dinas yang berlebihan tidak melanggar peraturan apa pun, tetapi akal pikiran sehat masyarakat tahu kepatutan besaran nilai perjalanan dinas harian.

Opini audit digambarkan dalam istilah wajar, bukan benar. Hal ini mencerminkan proses audit hanya mengahasilkan keyakinan dalam level memadai (reasonable assurance). Hal ini disebabkan keterbatasan yang dihadapi pemeriksa itu sendiri, antara lain SDM, waktu pemeriksaan, keterjangkauan, dan biaya.

Oleh karena itu, audit tidak dapat menghasilkan suatu simpulan dengan keyakinan mutlak yang menjamin 100?bas korupsi. Di sinilah letak perbedaan perspektif hukum yang membutuhkan suatu keyakinan absolut antara benar atau salah. Dan seorang pemeriksa yang ditanya suatu pilihan ”menjamin penuh atau tidak” pasti akan menjawab ”tidak” walaupun audit yang dilakukan menghasilkan keyakinan (tetapi tidak penuh).

Bagaimana jika BPK tidak mematuhi standar pemeriksaan tersebut? Secara normatif, setiap pemeriksaan harus memenuhi seluruh standar yang ada dalam SPKN. Kegagalan pemenuhan standar menunjukkan pemeriksaan yang dilakukan tidak berkualitas (substandar) sebagaimana dikenal dalam dunia kesehatan dikenal istilah malapraktik. Atau dalam bahasa populer biasa disebut ”tidak profesional” karena pembeda utama dunia profesional adalah standar tersebut.

Upaya jual beli WTPmenunjukkan adanya peluang bahwa simpulan hasil audit diperoleh dengan cara yang tidak semestinya dan mungkin disertai suatu pelanggaran atas standar atau kode etik. Beberapa kasus besar menunjukkan hal tersebut, antara lain suap Kota Bekasi dan Kota Tomohon (2010) dan terbaru suap di Kemendes PDTT (2017). Citra WTPyang menunjukkan kualitas akuntabilitas suatu instansi diusahakan dengan jalan pintas, yaitu suap. Padahal seharusnya WTP diperoleh dengan peningkatan kualitas tata kelola dan komitmen yang tinggi dalam melakukan pelayanan publik.

Seiring dengan masuknya UU Pemeriksaan Keuangan Negara dalam Prolegnas 2018, pembahasan hubungan antara pemeriksaan keuangan negara dengan pemberantasan korupsi perlu menjadi perhatian serius. Salah satunya bagaimana pengungkapan temuan berindikasi penyimpangan yang mengarah adanya korupsi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. (49)

—Eko Suryono, auditor State Accountability Revitalization (STAR) Fellows Universitas Gajah Mada.

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI