image
12 Januari 2018 | Wacana

Koalisi Asimetrik: Pragmatisme Kekuasaan?

  • OlehAhmad Rofiq

Jika tidak ada formulasi yang tepat, akan berdampak pada komitmen untuk memikirkan kepentingan rakyat yang dipimpinnya manakala dengan parpol pengusungnya sudah tidak ada loyalitas

PartaiDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah mengumumkan pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Pilkada 2018 dengan mengusung gubernur petahana Ganjar Pranowo dan Taj Yasin dengan 48 kursi di DPRD. PDIP 27 kursi, PPP 8 kursi, Demokrat 9 kursi, Nasdem 4 kursi, dan Golkar 10 kursi.

Sudirman Said akhirnya menggandeng Ida Fauziyah, Ketua Fraksi PKB DPR RI, dengan kekuatan 42 kursi dari PKB 13 kursi, Gerindra 11 kursi, PKS 10 kursi, dan PAN 8 kursi.

Di Jawa Timur, cawagub untuk cagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang masih menjabat Bupati Banyuwangi Azwar Anas akhirnya mengundurkan diri dan digantikan Puti Guntur Soekarno yang diusung PDIP, PKB, dan Gerindra. PKS yang awalnya menggalang koalisi poros tengah akhirnya bubar.

Pasangan ini akan bersaing dengan pasangan Khofifah Indarparawansa- Emil Darda’ yang diusung oleh Demokrat 13 kursi, Golkar 11 kursi, Nasdem 4 kursi, PPP 5 kursi, Hanura 2 kursi, dan PAN 7 kursi atau total 42 kursi.

Berbeda lagi di Jawa Barat, Partai Gerindra, PKS, dan PAN mengusung Sudrajat-Syaekhu, PDIP mengusung Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan (mantan Kapolda Jabar), Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura berkoalisi mengusung Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum, dan terakhir koalisi Partai Golkar dan Demokrat mengusung Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.

Kewajiban berkoalisi tampaknya tidak bisa dihindari karena aturan mengharuskannya. Mencermati komposisi dan koalisi cagub-cawagub di tiga provinsi Jawa ini, terlihat tidak simetris layaknya pelangi. Koalisi Pilgub Jawa Barat berbeda dari Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Banyak tafsir bisa dikemukakan. Pertama, tidak ada rumus baku koalisi parpol, akan tetapi bagaimana kepentingan memenangi pilkada diprioritaskan atau kepentingan pragmatisme kekuasaan.

Kedua, secara perlahan namun pasti, terjadi deideologi partai politik, tetapi bisa juga diartikan sebagai makin mencairnya spirit persaudaraan. Atau bahkan model koalisi bisa dibangun dan sekaligus dibubarkan setiap ada pilkada. Dari sinilah ”kaedah” bahwa dalam politik itu tidak ada kawan atau lawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi.

Ketiga, pilihan parpol dan koalisinya terhadap calon pasangan kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota) juga banyak berasal dari luar, bukan kader partai, bisa dari tokoh purnatugas dari institusi tertentu atau figur yang dianggap kompeten dan memiliki elektabilitas tinggi.

Keempat, longgarnya konsistensi kaderisasi pengurus parpol yang cenderung tidak linier. Karena itu, bagi Anda yang berkarier di partai politik dan merasa layak untuk menjadi calon kepala daerah, ikhlas atau tidak, meski sebagai ketua dewan pimpinan daerah provinsi atau kabupaten/kota, jika pimpinan pusat parpol Anda tidak merekomendasikan dan tidak mencalonkan Anda, konsekuensinya harus ikhlas dan tidak melakukan ”perlawanan”.

Kelima, ada juga parpol tertentu yang lebih sering mengusung tokoh dari luar pengurus daripada mengusung kader parpolnya sendiri untuk maju pada pilkada. Praktik ini sudah lama berjalan. Tentu ini harus dipikirkan secara saksama sebagai bahan evaluasi untuk memformulasikan kaderisasi dalam pengurus parpol agar mampu menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten, kredibel, dan memiliki integritas.

Dampak Komitmen

Boleh jadi terjadinya deideologi dan dekaderisasi parpol ini sebagai salah satu dampak dari sistem demokrasi langsung model one man one vote yang berimplikasi pada mahalnya ongkos politik, baik untuk pemilu legislatif maupun pilkada. Mudah-mudahan ini tidak benar adanya.

Di sisi lain, formulasi komitmen dan konsekuensi para kader parpol atau kader yang diusung oleh parpol untuk maju dalam pilkada merupakan conditio sine quanon. Sebab, jika tidak ada formulasi yang tepat, akan berdampak pada komitmen untuk memikirkan kepentingan rakyat yang dipimpinnya manakala dengan parpol pengusungnya sudah tidak ada loyalitas.

Soal pada siapa Anda akan memberikan suara saat di dalam tempat pemungutan suara (TPS), istafti qalbaka (mintalah fatwa kepada hatimu) agar tidak salah dalam memilih pemimpin. Karena ketika pilihan Anda menjadi pemimpin, mereka tidak lagi hanya pemimpin dari parpol pengusungnya, mereka adalah pemimpin dan pengabdi kepada rakyatnya.

Dalam pepatah berbahasa Arab amir al-qaum khadimuhum wa akhiruhum syurban (pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka dan terakhir minumnya). Artinya, kewajiban pemimpin adalah menyejahterakan, menjadikan warganya makan dan minum berkecukupan, sejahtera, makmur berkeadilan, dan adil berkemakmuran.

Politik, termasuk pilkada, hanyalah instrumen atau sarana untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Semoga pilkada serentak 27 Juni 2018 akan menghasilkan kepala daerah yang kompeten, kredibel, profesional, amanah, dan memikirkan kesejahteraan warganya. Politik bukanlah tujuan. Karena itu, musti dilakukan secara taat asas, etis, dan prosedural agar mampu menghasilkan kepala daerah yang adil dan amanah. (49)

Ahmad Rofiq, guru besar dan Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Ketua Forum Direktur Pascasarjana PTKIN Se-Indonesia, dan Wakil Ketua Umum MUI Jawa Tengah.

Berita Lainnya


SMCETAK TERKINI