image

MELINTAS: Pesepeda melintas di depan rumah penghuni lahan Hak Pakai (HP) 105 milik Pemkot Surakarta. (suaramerdeka.com/Yoma Times Suryadi)

16 April 2018 | 22:00 WIB | Solo Metro

Warga Jebres Jangan ‘’Sak Karepe Dewe’’

  • Pekan Ini, Peringatan Terakhir Penggusuran

SOLO, suaramerdeka.com– Pekan ini, Pemkot Surakarta akan melayangan peringatan tertulis terakhir, kepada penghuni lahan Hak Pakai (HP) 105 di Jebres. Aparat penegak peraturan daerah meminta warga Jebres jangan ‘’sak karepe dewe’’, bertahan di lokasi yang akan digunakan untuk perluasan Solo Techno Park itu.

Tenggat waktu peringatan kedua berakhir, pekan lalu. "Kalau merujuk regulasi, tenggat surat peringatan (SP) tiga itu tiga hari. Artinya setelah tiga hari SP tiga diserahkan dan tidak direspons warga, maka akan dilakukan eksekusi," ungkap Kabid Penegakan Perda Satpol PP, Arif Darmawan, di ruang kerjanya, Senin (16/4).

Meski demikian Arif menegaskan, tenggat tersebut tidak bersifat mutlak. Pemkot tetap membuka pintu komunikasi terhadap 23 kepala keluarga (KK) penghuni lahan tersebut. Selama ini Pemkot juga terbuka dan memberikan sejumlah solusi, namun warga dengan berbagai alasan tetap ingin bertahan.

"Yang penting warga tidak bersikap sak karepe dhewe, karena pemkot sudah menyediakan saluran komunikasi dan solusi. Jika tetap dibantah dengan dasar yang tidak bisa diterima, maka terpaksa kami bertindak sesuai aturan," tambahnya. 

Arif bahkan mengklaim, sebanyak delapan warga telah setuju dengan tawaran pemkot. Pemkot menawarkan ongkos bongkar per meter bangunan Rp 50 ribu sampai Rp 75 ribu dan biaya angkut Rp 500 ribu sampai 750 ribu per meter bangunan agar warga bersedia pindah.

Selain itu pemkot juga menawarkan hunian pengganti di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan lokasi usaha di Pasar Panggungrejo, sebagai pengganti usaha warga. Namun usulan itu ditolak para penghuni lahan HP 105, sebab mereka menuntut hibah atas lahan yang telah ditempati bertahun-tahun.

"Kalau warga keberatan dengan nominal ongkos bongkar dan biaya angkut itu, ya komunikasikan saja kepada pemkot. Siapa tahu bisa dinegosiasikan kembali," kata Kepala Satpol PP Sutarja. 

(Agustinus Ariawan /SMNetwork /CN40 )