image

LAPORAN KINERJA: Bersamaan dengan rapat paripurna, Ketua DPRD Wonogiri Setyo Sukarno (kiri) menyerahkan buku Laporan Kinerja DPRD kepada Bupati bersama tujuh ketua fraksi. (suaramerdeka.com/Bambang Purnomo)

14 Januari 2018 | 19:24 WIB | Parlemen Zaman Now

Selama 2017, DPRD Wonogiri Tetapkan Tujuh Perda dan Hasilan 60 Keputusan

WONOGIRI, suaramerdeka.com- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif, DPRD Kabupaten Wonogiri selama 2017, telah menetepkan sebanyak tujuh Peraturan Daerah (Perda), dan menghasilkan sebanyak 60 keputusan. Ketua DPRD Wonogiri, Setyo Sukarno, dan Sekretaris DPRD, Gatot Siswoyo menyatakan, tujuh Perda yang ditetapkan, terdiri atas tiga Perda inisiatif DPRD, dan empat Perda usulan dari ekskutif. Kemudian 60 keputusan yang dihasilkan, terdiri atas 40 Keputusan DPRD dan 20 Keputusan Pimpinan DPRD.

Wakil Ketua DPRD Wonogiri, Suhardono menyebutkan, dalam pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, selama 2017 DPRD Kabupaten Wonogiri telah menetapkan sebanyak tujuh Perda. Terdiri atas Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan, Perda tentang pengelolaan aset desa, Perda tentang penetapan desam Perda tentang perubahan atas Perda Nomor: 22 Tahun 2012 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Berikut Perda tentang pencabutan Perda Nomor: 3 tahun 2011 tentang pengelolaan air tanah dan Perda Nomor: 16 tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral, Perda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor: 12 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, serta Perda tentang hak keuangan dan administratif pimpian dan anggota DPRD Kabupaten Wonogiri.

Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki tiga tugas pokok dam fungsi (tupoksi). Yaitu tugas legislasi terkait fungsi penetapan Raperda menjadi Perda, fungsi anggaran, dan pengawasan. Kata Suhardono, dalam menjalankan tugas legislasi berkaitan dengan fungsi penetapan Perda, itu dilakukan melalui alat kelengkapan Dewan dan dikoordinir oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), yang berperan sangat aktif dalam menelorkan Perda inisiatif.

Berikan Terbaik

Utamanya, tambah Suhardono, tentang Perda yang dibutuhkan dalam mengatur jalannya pemerintahan. "Semua ini kami lakukan, dengan harapan memberikan yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat Wonogiri," tegasnya.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, selama 2017, DPRD Kabupaten Wonogiri senantiasa menjaga dan berupaya agar pembahasan APBD tepat waktu. Tujuannya, agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, utamanya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
"Dalam waktu sesempit apa pun, kami berusaha keras untuk bisa menyelesaikan sesuai dengan ketentuan," jelas Suhardono, sembari menambahkan, dalam fungsi anggaran, DPRD harus mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, agar kebijakan anggaran dapat menjsejahterakan masyarakat
.
Terkait dengan anggaran, Ketua DPRD, Setyo Sukarno, menyampaikan apresiasi kepada Bupati bersama jajaran ekskutif, yang telah mempu melaksanakannya secara tepat watu dan mutu serta manfaat. Ini terbukti dengan diraihkan penghargaan penilaian keuangan sebagai kabupaten peraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam melakukan fungsi pengawasan, DPRD telah melakukannya melalui kegiatan masa reses, melaksanakan sidak-sidak dan hearing (dengar pendapat) terkait dengan dinamika masyarakat, dan isu yang tengah berkembang. Yakni dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan, untuk ditindaklanjuti oleh ekskutif.

Menurut Suhardono, pada 2017, aduan masyarakat baik yang disampaikan tertulis mau pun melalui website dan media sosial (medos), jumlahnya berkurang. "Begitu pun permohon hearing, mengalami penurunan tajam dibanding dengan tahun sebelumnya. Kami mengharapkan, ini menjadi pertanda kehidupan masyarakat Wonogiri secara umum mengalami perubahan ke arah lebih baik," jelasnya.

 

 
  

(Bambang Purnomo /SMNetwork /CN40 )