Home   Budaya   Wisata   Kampus   Politik   Kuliner   Agama   Berita   Tips   Pewarta   

Merancang Pemilu Aktif Efesien PDF Cetak E-mail
Penilaian Pembaca: / 6
BurukTerbaik 
Ditulis Oleh Sapto Ariyanto, SST, Ak   
26-09-2008,
UU terakhir yang disahkan UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD. UU tentang Pilpres masih dalam pembahasan yang alot karena banyaknya tarik ulur kepentingan banyak pihak.

Pemilu bertahap yaitu pemilu legislatif dan DPD (pileg), pemilu Presiden dan pemilu Presiden ulangan bila gagal meraih 50% ditambah banyaknya pemilu lokal (Bupati/Walikota dan Gubernur) mengakibatkan anggaran negara untuk berdemokrasi sangat banyak. Belum lagi biaya sosial yang terjadi bila calon tertentu gagal dan merasa dicurangi.

Sebelum merancang pemilu yang efektif, lebih baik kita melihat demokrasi.

Pemilu Presiden langsung banyak diterapkan di negara republik presidensiil Eropa yang bentang geografisnya relatif lebih kecil dari Indonesia. Presiden kebanyakan melimpahkan kewenangan eksekutifnya dengan menunjuk Perdana Menteri dan Perdana Menteri bertanggung jawab pada Presiden bukan pada parlemen. Sementara itu untuk republik parlementer, pemilu Presiden hanya memilih kepala negara, kewenangan eksekutif pada Perdana Menteri yang bertanggungjawab pada parlemen, sehingga posisi Perdana Menteri sangat dipengaruhi dukungan parlemen.

Biasanya partai yang meraih mayoritas parlemen maka ketua umumnya menjadi Perdana Menteri. Bagaimana dengan Indonesia?

Negara yang mirip dengan kita adalah AS yang tidak memiliki Perdana Menteri dan pimpinan eksekutif dirangkap Presiden sebagai kepala negara. Di AS menggunakan pemilihan parlemen langsung namun untuk presiden yang anggota parlemen negara lain. Pertimbangan geografis dan otonomi negara bagian menjadi penyebabnya. Sistem tersebut digunakan di masa Orde Baru, namun di AS justru dipertahankan karena sebagai negara federal, setiap negara bagian sangat otonom dalam menentukan sistem pemilu anggota parlemen.

Ada negara bagian yang tidak menyertakan nama calon legislatifnya sehingga warga hanya memilih partai saja. Ada pula negara yang menggunakan sistem “the winner take all”, yaitu bila partai A menang di negara bagian X dengan jatah 5 kursi DPR maka 5 kursi menjadi miliknya tanpa memperhatikan prosentase kemenangannya. Anggota partai A yang terpilih hampir pasti memliki calon presiden partainya sehingga kemenangan jumlah kursi parlemen memberikan gambaran pasti calon presidennya. Jumlah pemilih yang banyak secara nasional tidak menjamin calon partai A menjadi presiden bila gagal memenangkan negara bagian tertentu.

Di negara kita, kemenangan partai PDI-P 1999 dan Golkar 2004 tidak menjamin calon presidennya dapat memenangkan Presiden. Bila kita kembali ke pemilu Presiden tidak langsung pasti akan dikatakan kembali ke Orde Baru, namun banyaknya biaya yang dibutuhkan Pileg dan Pilpres sangat memprihatinkan di sisi banyak pengangguran dan kemiskinan serta masalah pendidikan dan kesehatan juga memerlukan biaya yang banyak.

Solusi alternatifnya, budaya mencoblos diganti dengan menandai (cek list) sehingga pengadaan paku dan bantalan dapat dihemat, karena hanya memerlukan bolpoin. Menandai dapat berupa silang, centang (v) atau apapun asalkan dalam 1 gambar/ foto tertentu.

Sebaiknya Pemilu DPR/DPD digabung dengan Pemilu Presiden, pemilu DPRD digabung dengan pemilu Bupati/walikota dan Gubernur. Partai harus menetapkan calon Presiden bersamaan dengan pendaftaran caleg sehingga kertas suara dibuat efisien dengan menggabung foto capres, gambar partai dan foto caleg. Calon Presiden terpilih pasti berasal dari pemenang pemilu karena pemilih hanya mencoblos 1 paket untuk Presiden dan Caleg.

Calon Presiden terpilih bisa membentuk pemerintahan bila di atas 50% atau berkoalisi dengan partai lain sehingga total suaranya di atas 50%. Bila terjadi kebuntuan (kemungkinannya kecil) maka diadakan pemilu tambahan khusus untuk Presiden yang diikuti 2 besar calon dengan suara terbanyak.

Sementara itu, pemilu DPRD/ bupati/ walikota/ gubernur dapat digabung dengan Pemilu DPR/Presiden. Kabupaten Temanggung terbukti sukses menggabung Pilbup dengan Pilgub. Khusus untuk pemilu DPD dengan kertas suara tersendiri, namun waktunya bersamaan dengan pemilu Presiden/DPR sehingga menghemat biaya pelaksanaan pemilu dan atributnya termasuk pengamanan dan biaya sosial yang akan terjadi.

Caleg per daerah pemilihan (Dapil) dibatasi jumlahnya maksimal sejumlah kursi yang disediakan. Partai yang tidak mendaftarkan caleg di Dapil tertentu, tidak perlu dicetak gambar partainya karena kalau ada yang memilih maka suara pemilih menjadi sia-sia.

Parpol dan caleg dikenai biaya pendaftaran misal Rp 10 juta sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sehingga menyaring caleg dan parpol yang berminat berkompetisi saja. Pendaftaran  masuk PTN saja dikenai biaya pendaftaran, sehingga wajar pendaftaran caleg/Presiden/Bupati/Walikota/Gubernur dikenai biaya pendaftaran untuk membuktikan keseriusannya. Pendaftaran parpol peserta pemilu dan calegnya bebas terbuka untuk siapapun sehingga menghemat biaya verifikasi.

Parpol dan caleg (termasuk DPD) yang gagal meraih suara tertentu (misal di bawah 5%) dikenai biaya denda (misal Rp 10 juta) yang menjadi PNBP sehingga parpol dan caleg akan berpikir matang tentang dukungan riil yang diperoleh.

Parpol dan caleg yang terbukti melakukan politik uang dikenai sanksi pidana dan denda yang besarnya porsi tertentu dari politik uang yang dilakukan (misal menyogok pemilih Rp100 juta maka dikenai denda Rp 500 juta).

Demikian sedikit wacana berdemokrasi yang sehat namun efektif dan tentunya efisien karena APBN kita terbatas, banyak masalah krusial terutama pendidikan dan kesehatan yang perlu penanganan serius.

Views: 4123

Komentar (4)
RSS comments
1. 05-03-2009 11:12, 11:12
ajb
:grin BM :)
Guest
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
2. 13-10-2008 13:48, 13:48
Demokrasi yg berkualitas
Dari berbagai sumber infomasi yg saya peroleh serta membandingkannya baik dari luar maupun dari dalam negeri juga memandang dari saya sbg rakyat yg merasakan dan juga memandang dari segi manfaat yg sebesar-2nya bagi rakyat dapat saya simpulkan bahwa semakin besar akses rakyat untuk memilih secara langsung para kandidat lembaga-2 politik kepemimpinan suatu negara serta adanya pembatasan masa jabatan maka akan semakin berkualitas pelayanan publik yang diberikan oleh negara juga akan semakin terjamin kesejahteraan rakyat karena seluruh kebijakan akan diarahkan dan diutamakan untuk rakyat agar dapat dipilih kembali, malahan saya usul jika pd tingkat kecamatan bila diwilayah tersebut tdk ada pilkades utk tingkat desa atau kelurahan agar Camatnya dipilih langsung melalui pemilu juga dibentuk lembaga BPC atau Badan Perwakilan Rakyat tingkat Kecamatan yg juga dipilih melalui Pemilu yang berhak menyusun anggaran pendapatan dan belanja serta membuat peraturan-2 seperti Perda dan dapat menentukan kebijakan-2 secara otonom utk kesejahteraan Rakyatnya maka akan semakin tinggi kualitas pelayanan publik yang akan dinikmati rakyatnya saya jamin 100%
Guest
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
3. 04-10-2008 12:13, 12:13
Tidak semua orang tahu apa itu demokrasi
Masih banyak orang Indonesia yg belum mengerti apa itu demokrasi dan manfaatnya.  
 
Orang Indonesia juga masih belum banyak yg tahu apa yg di harapkan dari sebuah pekerjaan yg di kerjakannnya.
 
Contoh: 
 
Bagir Manan.
 
1. Ia tidak mengerti betul kenapa MA itu ada.  
2. Ia juga tidak mengerti kenapa MA itu harus adil. Ketidak mengertian ia bisa di lihat dari menumpuknya kasus di MA serta ketidak adilan dari keputusannya.  
3. Ia juga tidak mengerti apa impact dari keputusan yg di ambil kedepan.  
4. Ia juga tidak mengerti tentang organisasi. Baginya uang perkara harus di bagi rata buat anggotanya. 5. Ia juga tidak mengerti kenapa harus ada regenerasi.  
 
Begitu juga dengan DPR.
 
Demokrasi baru berjalan baik kalau semua orang mengerti hak dan kewajibanya dan adalah prioritas semua orang agar kepentingan bersama bisa di wujudkan.  
 
Artinya komunitas benar2 membutuhkan orang yg berpengalaman agar kesejahteraan dan keadilan rakyat bisa diwujudkan. Orang2 ini bisa di temukan dan di ciptakan jika ada sistem yg adil dengan reward yg baik dan punishment yg baik sehingga bisa tercipta pemimpin yg tahu batas2 apa yg di kehendaki rakyat dan mana yg merugikan banyak orang. Kompetisi yg ketat menjamin ide2 baru tercipta. Semakin keras kompetisi maka semakin hebat calon pemimpinnya karena si calon pemimpin ini harus benar2 meyakinkan publik dan menjawab tantangan dari pesaingnya bhw sistemnya adalah yg terbaik, terefisien dan paling ampuh. Tentu setiap kompetisi ada konsekuensinya. Si petarung harus benar2 memperhitungkan efek dari keputusannya itu seperti menguapnya dana untuk berkompetisi. Dana yg besar tidak bisa di jadikan jaminan ia bakal menang. Contoh perang dagang AS dan Jepang. As memiliki power dan uang yg jauh melebihi jepang tapi produk Jepanglah yg menang di hati konsumer. Kuncinya adalah kualitas nomer 1 dengan harga kaki lima.  
 
Leadership adalah sebatas bagaimana seseorang memilih orang kepercayaan dan kontrol si pemimpin agar tujuan si pemimpin bisa tercapai. Kontrol itu bisa di buat berdasarkan sasaran atau tujuan yg hendak di capai dan berapa lama hal ini bisa di capai. Hal ini membutuhkan strategi. Seberapa baik strategi ini bisa di lihat dari feedback yg di peroleh dari orang2 yg menggununakan produknya. Feedback seperti namanya di gunakan untuk menyempurnakan sistem yg di buat. Semakin sempurna sistem yg di buat maka semakin sedikit pekerjaannya karena setiap orang puas akan kerjaannya. Bila ada yg protes maka orang itu harus bekerja keras agar pekerjaannya beres.
 
karena begitu pentingnya orang terpercaya ini, maka nabi pun berkata untuk menempatkan orang yg tepat di tempat yg tepat dan di waktu yg tepat. Rendahnya performa, pemahaman serta ilmu orang2 terpercaya itu sama artinya dengan menambah pekerjaan si pemimpin yg seharusnya tidak perlu di kerjakan si pemimpin sehingga pemimpin punya waktu ekstra untuk membuat strategi lainnya.  
 
Contoh, seorang montir yg tidak bisa memperbaiki power window. Karena ketidak mampuan montir ini, artinya si yg punya usaha harus memperbaiki sendiri power window itu padahal si pemimpin usaha bisa menggunakan waktunya itu untuk mencari pelanggan baru misalnya.  
 
Dalam memilih orang2 kepercayaan tentu si pemimpin harus mencari orang yg benar2 bisa melaksanakan pekerjaannya, mengurangi beban si pemimpin atau bahkan bisa memberikan inspirasi. Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Setiap kecap selalu di promosikan sebagai kecap nomer satu, tapi mana yg benar2 kecap nomer 1? Untuk mengetahui kualitas kecap tersebut bisa diketahui melalui past performanya yakni penjualan dan keluhan dari orang2 yg menggunakan kecap tersebut.  
 
Bila setiap orang tahu tugas, kewajiban serta apa yg di harapkan oleh komunitas, insya allah semua akan berjalan baik.  
 
Karena pada dasarnya kita hidup bersama2. Jangan sampai kita merugikan orang lain dan jangan sampai orang lain merugikan kita. How to make every body happy. Bila ada yg sengsara dan komplain maka akan menambah tugas kita karena ada kemungkinan orang2 yg sengsara dan tidak happy ini akan melakukan kejahatan.  
 
Kegagalan membuat sistem yg bekerja dengan baik dan kegagalan memilih orang2 yg tepat bisa di lihat dari krisis Subsupreme perumahan di AS.
 
Orang yg membuat sistem kredit perumahan di AS tidak mengetahui apa dampaknya bila deposit 0% dan tanpa kejelasan document kemampuan orang2 yg membutuhkan kredit.
 
Yg menjalankan sistem ini juga tidak menyadari apa dampak dari kebijakan ini dan feedback juga tidak di laksankan.
 
Akibatnya, semua orang menderita. Kemajuan yg telah di peroleh tidak ada artinya bahkan negara ini set back kebelakang. Setiap orang harus mengeluarkan dana ekstra akibat kecerobohan.
 
Inilah kenapa demokrasi Indonesia tidak berjalan.
 
Demokrasi yg ada itu cuma membahas pendelegasian tugas. Ada yg berpendapat perlu ada orang yg mendelgasikan tugas2 di dalam negeri maka negara itu membutuhkan PM. Ada negara yg berpendapat sebaliknya, tugas di dalam dan di luar negeri bisa di laksanakan oleh satu orang saja.  
 
Kita juga harus belajar memproteksi kepentingan kita. Semakin keras proteksi kita maka semakin tinggi respek orang2 dari negara2 lain.  
 
Contoh Singapura yg membentuk badan pengawas makanan china. China tidak bisa apa2 karena memang kewajiban negara untuk memprotek negaranya.
 
Contoh lain tentang lemahnya pengawasan bisa di lihat di Indonesia. Freeport misalnya. Freeport menikmati keuntungan sangat besar dan mengeluarkan pengeluaran yg sangat kecil yg menyengsarakan warga sekitar. Akibatnya kejahatan meningkat. Freeport membayar TNI untuk mengamankan kepentingannya. Rakyatpun membenci TNI dan ini berakibat buruk buat freeport karena image mereka buruk. Image yg buruk tentu akan mengurangi keberhasilan perusahaan itu untuk memaksimalkan pasar. Ini juga bisa di lihat dari perusahaan2 AS yg lain. Kurang apa perusahaan2 itu dalam R&D dan dalam mengerti pasar. Tapi karena kebijakan pemerintah AS yg sembrono dan barbar, banyak orang yg anti produk mereka. Tak heran produk mereka cuma laku di AS saja. Kalah bersaing dengan produk2 Asia dan eropa karena kebanyakan negara2 ini silent dalam kebijakan yg menyangkut negara lain.
 
Nah kalau kita ingin maju, maka kita harus bersama2 agar setiap orang mengerti tugas dan kewajiban kita, apa yg di harapkan dari pekerjaan yg kita kerjakan dan bagaimana kita memproteksi kepentingan kita.  
 
Semoga bermanfaat!
Guest
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya
4. 29-09-2008 17:41, 17:41
Yang penting bagi-bagi duit
Demokrasi macam apa saja tidak akan cocok di Indonesia. Semuanya tidak siap berdemokrasi. Adanya, yang menang jadi penguasa, yang kalah ngamuk. Yang penting kan bagi-bagi duitnya, makanya yang menang sebisa mungkin ambil kuasa sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya. Yang kalah ngamuk sebisanya. Udah ngutang bermilyar-milyar tapi tetep saja kalah, rugi dong kalau nggak ngamuk.
Guest
Alamat e-mail ini dilindungi dari spambot, anda harus memampukan JavaScript untuk melihatnya

Beri Komentar
  • Silakan untuk mengisi komentar yang tidak keluar dari topik artikel.
  • Semua komentar yang tidak berhubungan akan segera dihapus.
  • Termasuk semua link yang digunakan untuk kepentingan spam marketing dsb.
Nama:
E-mail
Judul:
Komentar:



Kode:* Code


AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - All right reserved

Home   Budaya   Wisata   Kampus   Politik   Kuliner   Agama   Berita   Tips   Pewarta   
©2008 SuaraWarga - Suara Merdeka CyberNews Groups
Groups
Suara Merdeka

PENCARIAN
ANGGOTA





Kata Sandi hilang?
Belum terdaftar? Daftar
TERPOPULER
TERBAIK
POLING
KOMENTAR TERBARU
apakah ini yang dinamakan cinta kadang terkadang bikin set...
selengkapnya...

untuk lamanya kuliah berapa lama ya? dan untuk biyaya masukn...
selengkapnya...

Tidak semua MLM itu haram,kita perlu mengamati dengan teliti...
selengkapnya...

Karena karyawan JNE cimone-tangerang menyempelekan komplain ...
selengkapnya...

Yang ingin diskusi tentang kebudayaan Jepang, bisa hubungi n...
selengkapnya...